Iskandar ST, seorang politikus dari Sumatera Utara, menjadi sorotan publik setelah mengalami insiden tidak menyenangkan di Bandara Internasional Kualanamu. Tuduhan terhadapnya sebagai tersangka judi online menyebabkan proses penangkapan yang keliru, menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan media.
Insiden tersebut menjadikan Iskandar sebagai korban salah tangkap, yang ia nilai sebagai pengalaman yang sangat memalukan dan pelanggaran hak asasi manusia. Melalui kuasa hukumnya, ia menjelaskan langkah hukum yang akan ditempuhnya atas peristiwa yang mencoreng reputasinya itu.
Sebagai respon, Polda Sumatera Utara menyampaikan permintaan maaf resmi, menyatakan bahwa terjadi kesalahpahaman dalam identifikasi orang yang dicari. Hal ini menunjukkan bagaimana masalah penegakan hukum dapat berujung pada kesalahan yang merugikan individu.
Insiden Salah Tangkap Yang Menghebohkan Publik
Iskandar mengungkapkan peristiwa ini terjadi pada 15 Oktober 2025. Saat itu, ia sudah duduk di kursi pesawat nomor penerbangan GA 193 yang bersiap berangkat dari Kualanamu menuju Soekarno-Hatta. Namun, situasi berubah drastis ketika sejumlah petugas mendatangi tempat duduknya.
Kehadiran petugas tersebut merupakan gabungan dari personel Polrestabes Medan dan petugas Avsec. Mereka memaksa Iskandar untuk turun dari pesawat dengan alasan bahwa mereka memiliki surat penangkapan atas namanya terkait kasus judi online.
Menurut Iskandar, saat ia diminta turun, ia telah menjelaskan bahwa ada kesalahan identifikasi. Namun, tindakan pihak kepolisian tidak berhenti, membuat situasi semakin tegang dan tidak nyaman bagi penumpang lain di dalam pesawat.
Pernyataan Resmi Dari Polda Sumut
Setelah insiden tersebut, Polda Sumut mengeluarkan pernyataan resmi yang mengklarifikasi situasi. Kombes Ferry Walintukan, Kabid Humas Polda Sumut, mengirimkan permintaan maaf kepada Iskandar dan menjelaskan bahwa identitasnya tidak cocok dengan tersangka yang dicari. Kesalahan ini diakui sebagai masalah prosedur yang harus diketahui oleh anggotanya.
Ferry meyakinkan publik bahwa mereka tidak memiliki niat untuk melakukan penangkapan namun hanya melakukan verifikasi. Dia menekankan pentingnya kecepatan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan judi dan tindak pidana siber.
Ferry menjelaskan bahwa pihak kepolisian mulai menyelidiki latar belakang informasi yang diterima. Meski ada kesamaan nama, identitas Iskandar yang sedang terbang itu rupanya tidak mempunyai kaitan dengan kasus yang sedang ditangani.
Langkah Hukum yang Diambil Iskandar
Sebagai bentuk protes terhadap perlakuan yang diterimanya, Iskandar melalui kuasa hukumnya secara resmi mengajukan somasi. Dia melibatkan empat institusi, termasuk Direksi maskapai Garuda Indonesia dan kepolisian, untuk meminta klarifikasi mengenai insiden yang menimpanya.
Somasi tersebut tidak hanya meminta permintaan maaf, tetapi juga penjelasan resmi untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang. Ini merupakan langkah hukum yang tepat untuk melindungi hak-haknya sebagai penumpang sah.
Iskandar menekankan pentingnya respons cepat dari pihak-pihak terkait untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari. Dia menginginkan kejelasan dan transparansi dalam prosedur penangkapan agar tidak ada lagi individu yang mengalami hal serupa.
Dampak Sosial dan Hukum Dari Insiden Ini
Insiden ini menimbulkan keprihatinan mendalam terkait perlakuan aparat penegak hukum di lapangan. Kesalahan dalam penangkapan dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, termasuk ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian.
Penting bagi pihak kepolisian untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas dalam proses penyelidikan dan penangkapan di lapangan. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan reputasi mereka di mata publik.
Iskandar juga berencana melaporkan insiden ini kepada Komnas HAM dan Komisi III DPR RI, menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan hak-haknya. Tindakan ini diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan dalam prosedur penangkapan untuk melindungi warga negara dari kesalahan serupa.
