Badan Gizi Nasional (BGN), Danantara, dan bank-bank Himbara telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pembiayaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kerja sama ini adalah langkah signifikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diyakini bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pada pertemuan di Menara Danantara, Jakarta, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pembiayaan menjadi salah satu pendorong utama dalam pembangunan lebih dari 14.000 SPPG. Keterlibatan berbagai pihak dianggap krusial untuk mencapai target pembangunan SPPG sebelum akhir tahun ini.
“Ada kebutuhan mendesak untuk mengakses dana dari bank Himbara guna menyelesaikan pembangunan SPPG. Kami yakin semua SPPG sudah bisa beroperasi di akhir Desember,” ujar Dadan dalam keterangan resmi terbaru.
Mengapa Pembiayaan SPPG Sangat Penting untuk Kesehatan Masyarakat?
Pembiayaan SPPG sangat penting untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik. Selain itu, keberadaan SPPG diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Ini menjadi langkah strategis untuk menyelamatkan generasi mendatang dari risiko kekurangan gizi.
Kerja sama antara BGN dan Himbara yang telah berlangsung sejak 2024 menunjukkan komitmen kedua belah pihak dalam mempercepat implementasi program gizi nasional. Dadan menegaskan bahwa dukungan dari masyarakat dan sektor terkait juga sangat diperlukan agar program ini dapat terlaksana dengan optimal.
Ia menjelaskan bahwa menggantungkan pembiayaan hanya pada APBN tidaklah cukup. “Kami memerlukan kolaborasi lebih luas dari berbagai sumber pendanaan untuk memastikan keberlanjutan program gizi,” tambahnya.
Pentingnya Tata Kelola dalam Implementasi Program Gizi
CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menekankan bahwa tata kelola yang baik sangat penting dalam pelaksanaan program ini. Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa SPPG dibangun dengan standar tata kelola yang tinggi, sehingga lebih efektif dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kami ingin berkontribusi dalam percepatan pembangunan SPPG dengan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Rosan. Hal ini dimaksudkan agar program dapat berjalan lancar dan transparan.
Pada kesempatan tersebut, Rosan juga mengingatkan pentingnya keterlibatan semua stakeholder. “Percepatan pembangunan SPPG adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Peran Perbankan dalam Penyaluran Dana Program Makan Bergizi
Pentingnya peran perbankan terlihat dalam proses penyaluran dana program MBG. Dadan menjelaskan bahwa dana akan disalurkan langsung dari KPPN ke virtual account masing-masing SPPG, tanpa melalui rekening BGN. Ini dilakukan agar proses penyaluran lebih transparan dan efisien.
Beliau menyebutkan bahwa saat ini sudah ada Rp39 triliun yang mengalir melalui virtual account yang dikelola oleh lima bank Himbara. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari pihak perbankan dalam mendukung pembangunan SPPG.
Dadan berharap mekanisme ini dapat menjaga akuntabilitas dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. “Dengan tidak mampirnya dana ke rekening BGN, kita bisa lebih mudah memantau penyaluran dana ke setiap SPPG,” pungkasnya.
Pembahasan MoU dan Tanggung Jawab Setiap Pihak yang Berkolaborasi
Nota Kesepahaman ini memperjelas peran masing-masing pihak yang terlibat dalam program SPPG. BGN akan berfungsi sebagai pengarah kebijakan dan pelaksana program, sementara Danantara bertindak sebagai mitra penyedia integrasi sistem dan manajemen pendukung.
Bank-bank Himbara akan mengambil peran sebagai pengelola pendanaan operasional SPPG melalui skema virtual account. Dalam kerjasama ini, semua pihak diharapkan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan status gizi masyarakat.
Ini adalah kesempatan bagi semua pihak untuk bersinergi demi kesehatan masyarakat yang lebih baik. Komitmen ini menjadi bukti nyata bahwa banyak elemen masyarakat yang peduli terhadap isu gizi layanan publik.
