BMKG telah memberikan peringatan terkait potensi banjir rob di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena alam ini dipicu oleh Fase Perigee dan bulan purnama, yang diperkirakan berlangsung dari 30 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
Peringatan ini menegaskan bahwa Fase Perigee, yang merupakan posisi bulan terdekat dari Bumi pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan bulan purnama pada 3 Januari 2026, dapat menyebabkan kenaikan ketinggian air laut yang signifikan.
Dari pengamatan data level air dan ramalan pasang surut, BMKG mengungkapkan bahwa banjir pesisir (rob) ini berpotensi terjadi di sejumlah daerah pesisir di Indonesia.
Pentingnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Banjir Rob
Dalam laporan resmi, BMKG menguraikan tanggal-tanggal spesifik yang berpotensi mengalami banjir rob. Wilayah pesisir Aceh, misalnya, akan mengalami potensi rob dari 3 hingga 8 Januari 2026.
Demikian juga, pesisir Lampung, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat diperkirakan akan mengalami hal serupa dalam rentang waktu serupa. Kejadian ini diharapkan menjadi perhatian bagi warga yang tinggal di lingkungan pesisir.
Untuk pesisir Jakarta, fenomena ini kemungkinan terjadi dari 30 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026, yang mana sangat berisiko bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Rekomendasi BMKG untuk Masyarakat Pesisir
BMKG menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap dampak dari pasang maksimum air laut. Ini termasuk memperhatikan informasi terkini mengenai kondisi cuaca maritim demi keselamatan dan keamanan.
Sebagai contoh, aktivitas di pelabuhan dan kawasan permukiman pesisir sangat berpotensi terpengaruh oleh banjir rob ini. Oleh karena itu, penyesuaian jadwal kegiatan palayanan di pelabuhan perlu dipertimbangkan oleh pihak terkait.
Pantauan dan informasi terkini dari BMKG sangat penting untuk diikuti. Masyarakat diharapkan untuk terus memperbarui informasi terkait cuaca dan potensi bencana, sehingga tindakan preventif bisa diambil dengan tepat.
Prediksi Puncak Musim Hujan di Januari 2026
Dalam konferensi pers yang diadakan secara daring, Kepala BMKG mengungkap bahwa Indonesia diperkirakan akan memasuki puncak musim hujan pada Januari 2026. Puncak ini diharapkan terjadi di kawasan Sumatra bagian selatan, Pulau Jawa, dan beberapa daerah lainnya.
Penyebabnya adalah fenomena La Nina yang lemah, yang diprediksi akan meningkatkan curah hujan secara signifikan di wilayah-wilayah tersebut. Curah hujan ini bahkan bisa mencapai angka yang sangat tinggi, melebihi 500 mm per bulan.
Wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, dan Sulawesi Selatan akan merasakan dampak paling besar. Hal ini harus menjadi perhatian, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah berisiko banjir.
Dampak Curah Hujan Terhadap Aktivitas Ekonomi dan Sosial
BMKG juga menjelaskan bahwa meskipun curah hujan secara keseluruhan adalah normal, akan ada beberapa wilayah yang memiliki curah hujan di atas rata-rata. Hal ini berpotensi memengaruhi aktivitas sehari-hari masyarakat.
Aktivitas pertanian dan perikanan, misalnya, akan sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca yang ekstrem ini. Oleh karena itu, lahan-lahan pertanian harus dikelola dengan baik untuk menanggulangi dampak buruk dari musim hujan yang tinggi.
Pemerintah dan masyarakat pesisir diharapkan untuk saling berkolaborasi dalam menghadapi situasi ini. Masyarakat juga harus memiliki strategi mitigasi yang baik sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan yang merugikan.
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Musim Kemarau
Di luar bahaya banjir rob dan curah hujan tinggi, BMKG juga mengingatkan bahwa beberapa daerah, terutama di Pulau Sumatra, mulai memasuki musim kemarau pada Februari 2026. Ini memperingatkan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan yang perlu diwaspadai.
Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini, terutama di daerah yang rentan. Sebagai langkah pencegahan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting.
Informasi dari BMKG terkait kondisi cuaca bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penanganan krisis cuaca secara kolektif. Pemberian informasi yang akurat juga diharapkan tidak menurunkan minat wisata, melainkan mendorong kebijakan yang bijak dalam berwisata.
