Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk memulihkan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana pada akhir tahun 2025. Permohonan anggaran ini merupakan respons terhadap dampak luas yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, yang tidak hanya mempengaruhi nelayan tetapi juga para pembudidaya ikan dan infrastruktur perikanan secara keseluruhan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa pengajuan tersebut berkaitan dengan data yang menunjukkan kerusakan yang signifikan di tiga provinsi. Usulan ini bertujuan untuk mendukung pemulihan yang optimal agar semua pihak yang terlibat dapat kembali beroperasi.
Ketidakberdayaan sektor kelautan dan perikanan akibat bencana mengharuskan pemerintah mengambil tindakan nyata dan cepat. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Trenggono menekankan pentingnya tambahan anggaran guna memastikan proses pemulihan yang lebih cepat dan efektif.
Tantangan Besar di Sektor Perikanan Pasca-Bencana
Setelah bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dampak yang dirasakan sangat parah. Kerusakan menyebar di 39 kabupaten/kota, dan tidak dapat dipungkiri, bencana ini langsung menyerang sumber kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa lebih dari 8.000 nelayan terdampak. Di sisi lain, sebanyak 27.879 pembudidaya ikan juga mengalami kerugian signifikan, yang menggambarkan betapa besarnya tantangan yang harus dihadapi setelah bencana tersebut. Dalam konteks ini, keberadaan anggaran tambahan menjadi sangat vital.
Ratusan unit usaha pengolahan ikan pun mengalami kerusakan, dan 3.612 kapal nelayan tercatat hilang atau rusak. Kondisi ini tidak hanya mengancam mata pencaharian, tetapi juga ketahanan pangan di daerah tersebut.
Rencana Pemulihan Jangka Panjang untuk Sektor Perikanan
Dalam upaya pemulihan setelah bencana, KKP memfokuskan pada beberapa intervensi strategis. Pertama, rehabilitasi infrastruktur perikanan yang mencakup dermaga, tambak budidaya, dan unit pengolahan ikan yang rusak menjadi prioritas utama. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur kembali beroperasi dengan baik dan dapat mendukung kegiatan perikanan secara maksimal.
Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan bantuan sarana usaha perikanan. Ini termasuk pengadaan kapal, alat tangkap, mesin, serta benih dan pakan, yang semuanya sangat diperlukan agar nelayan dan pembudidaya dapat segera berproduksi kembali.
Program pemulihan ini direncanakan sesuai dengan Keputusan Presiden yang mengatur tentang rehabilitasi pascabencana. Anggaran yang diperlukan mencapai Rp1,71 triliun, yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang sangat bergantung pada sektor ini.
Kesadaran dan Dukungan Komunitas dalam Pemulihan
Dukungan komunitas dan pihak swasta sangat diperlukan dalam proses pemulihan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan infrastruktur perikanan perlu ditingkatkan agar dampak bencana di masa mendatang dapat diminimalisir.
Komunitas perikanan diharapkan berperan aktif dalam pemulihan ini. Mengingat banyak yang mengalami kerugian, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok swasta akan menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif. Hal ini akan menjamin keberlangsungan hidup para nelayan dan pembudidaya ikan di masa depan.
Melalui program pemulihan yang terencana, diharapkan keadaan dapat kembali pulih, dan masyarakat di daerah terdampak dapat segera bangkit dari keterpurukan yang dialami. Dengan demikian, sektor perikanan dapat kembali menjadi salah satu andalan perekonomian daerah.
