Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia baru-baru ini melaporkan adanya keterlibatan signifikan dari pelaku usaha dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 10 November 2025, tercatat 18.614 UMKM berperan sebagai penyuplai dalam program ini, yang berpotensi menyerap lebih dari dua juta tenaga kerja.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan bahwa keterlibatan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Diperkirakan sekitar 450 ribu UMKM akan terlibat dalam 30 ribu dapur yang beroperasi di bawah program MBG.
Dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR RI, Maman menjelaskan lebih lanjut tentang potensi penciptaan lapangan kerja, yaitu sekitar dua juta tenaga kerja baru. Setiap UMKM diharapkan dapat mempekerjakan satu hingga lima orang, sehingga dapat memberikan pengaruh yang luas bagi masyarakat.
Perkembangan Kemitraan Pasok untuk Pelaku Usaha Kecil
Sebagai bagian dari upaya mendukung pengusaha kecil, Kementerian UMKM juga mencatat pencapaian kemitraan pasok sepanjang tahun 2025 yang mencapai Rp238,7 miliar. Melibatkan 3.060 UMKM, kemitraan ini dilakukan bersama dengan perusahaan besar dan BUMN.
Program ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara UMKM dan usaha besar, sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil. Selain itu, Kementerian UMKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) turut berperan dalam memfasilitasi hubungan ini.
Dengan adanya kemitraan ini, diharapkan pelaku usaha kecil dapat memperoleh akses yang lebih luas ke pasar. Melalui dukungan dari berbagai pihak, UMKM dapat mengembangkan produk mereka dan memperluas jangkauan penjualan.
Entrepreneur Hub: Membangun Jaringan untuk Wirausaha
Kementerian UMKM juga mencatat bahwa sebanyak 14.084 wirausaha telah terhubung dalam ekosistem Entrepreneur Hub. Program ini menjadi sarana untuk menghubungkan para pengusaha dengan akses pendanaan, pelatihan, dan dukungan dari mentor bisnis.
Melalui Entrepreneur Hub, wirausaha baru maupun yang sedang berkembang akan mendapatkan berbagai layanan terpadu yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Layanan ini mencakup perizinan, sertifikasi, hingga jejaring kemitraan dengan bisnis lain.
Inisiatif ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi pertumbuhan UMKM. Dengan bantuan yang tepat, diharapkan para pelaku usaha dapat lebih siap menghadapi tantangan di pasar yang kompetitif.
Kebijakan Infrastruktur Publik untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan adanya komitmen pemerintah untuk mengalokasikan 30 persen infrastruktur publik bagi UMKM. Kebijakan ini mencakup berbagai fasilitas seperti tempat istirahat, bandara, terminal, pelabuhan, dan stasiun.
Saat ini, telah tercatat sebanyak 406 unit infrastruktur publik dengan total area komersial mencapai 1,09 juta meter persegi. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 471.623 meter persegi yang khusus dialokasikan untuk UMKM.
Hingga kuartal III 2025, sebanyak 7.715 UMKM diketahui telah memanfaatkan fasilitas infrastruktur tersebut. Dengan tingkat keterisian mencapai 60,59 persen, ini menunjukkan adanya antusiasme dari pelaku usaha kecil untuk memanfaatkan peluang yang ada.
