Kementerian Sosial telah mengambil langkah penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek peringkat kesejahteraan keluarga serta akses bantuan sosial pada tahun 2026. Dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk, masyarakat bisa menentukan apakah mereka termasuk dalam kategori yang berhak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Penilaian ini berdasarkan Desil 1-4, yang menunjukkan kelompok masyarakat paling rentan dan membutuhkan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Desil adalah kelompok peringkat kesejahteraan yang dibagi berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN merupakan informasi yang menyatukan data sosial ekonomi masyarakat untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Sistem pencatatan ini mengombinasikan data dari tiga sumber penanganan kemiskinan, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Seluruh proses ini bertujuan untuk menciptakan akurasi dalam mendata dan menentukan penerima bantuan sosial.
Proses Pemutakhiran Data untuk Penyaluran Bantuan Sosial
Data dalam DTSEN terus diperbarui oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala. Pembaruan ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga partisipasi pemerintah daerah serta sumber informasi lainnya.
Melalui Groundcheck yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, data ini divalidasi untuk menjamin keakuratannya. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan bahwa bantuan yang diberikan dapat benar-benar menjangkau yang membutuhkan.
Proses pemutakhiran ini bertujuan agar desil masyarakat mencerminkan keadaan terkini dari kondisi sosial ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan mencakup perubahan dalam pendapatan, pekerjaan, dan eksistensi aset keluarga.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan aktif dalam memberikan informasi jika mereka merasa status desil mereka sudah tidak lagi relevan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial hingga mencapai kelompok yang seharusnya.
Langkah-Langkah Mengecek Status Desil Secara Mandiri
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status desil, ada langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan. Pertama, masyarakat dapat mengakses situs resmi Kementerian Sosial untuk mendapatkan informasi terkait.
Setelah mengunjungi situs, mereka perlu memasukkan NIK sesuai KTP untuk memulai pencarian data. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan kode yang tertera di layar dan melakukan pengecekan informasi. Jika semua langkah dilakukan dengan benar, informasi mengenai status penerima bansos akan ditampilkan.
Hal ini mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi tanpa harus mengunjungi kantor pemerintah secara langsung. Pengelolaan informasi yang transparan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial.
Penting untuk diingat bahwa desil tidak dikelompokkan berdasar pengeluaran, melainkan didasarkan pada berbagai faktor sosial ekonomi. Oleh karena itu, status desil bersifat dinamis dan bisa berubah sesuai dengan keadaan ekonomi keluarga.
Mengenali Kesalahan Umum dalam Pembagian Desil
Di tengah informasi yang beredar di internet, banyak masyarakat yang salah memahami bagaimana desil seharusnya dibagi. Beberapa tabel yang beredar mengindikasikan pembagian desil berdasarkan pengeluaran, padahal hal tersebut tidak benar menurut Kementerian Sosial.
Desil seharusnya didasarkan pada variabel yang lebih komprehensif, termasuk kondisi sosial, pekerjaan, pendidikan, dan bahkan aspek perumahan. Dengan memahami hal ini, masyarakat diharapkan bisa lebih kritis terhadap informasi yang beredar.
Setiap kelompok desil mewakili 10 persen dari populasi keluarga di Indonesia. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 adalah untuk yang tertinggi. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai distribusi kesejahteraan masyarakat.
Keberadaan informasi yang salah bisa menyesatkan masyarakat dalam mengaktifkan insentif bantuan. Oleh karena itu, penting untuk menggali informasi dari sumber yang terpercaya dan resmi.
