Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memperoleh penerimaan negara bukan pajak yang signifikan, mencapai Rp2,63 triliun per 12 November 2025. Angka ini menunjukkan pencapaian yang hampir mencapai 82,12 persen dari target yang ditetapkan, meski masih memerlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memenuhi ekspektasi akhir tahun.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyatakan bahwa meskipun ada kemajuan, ketidakpastian ekonomi tetap menjadi faktor penghambat utama. Ia menekankan bahwa tujuan akhir tetap untuk mencapai optimalisasi layanan di sektor pertanahan dan tata ruang.
Dengan adanya proyeksi yang optimis, Dalu Agung menunjukkan evaluasi terhadap trend positif penerimaan PNBP dalam lima tahun terakhir. Terkait target tahun ini, kementerian menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai angka yang diharapkan.
Perkembangan dan Proyeksi PNBP Kementerian ATR/BPN
Dalu Agung mengungkapkan bahwa sejak lima tahun terakhir, realisasi dan proyeksi PNBP dari kementerian menunjukkan kemajuan yang baik. Hal ini mencerminkan upaya kolektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di bidang pertanahan.
Tahun ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan penerimaan PNBP mencapai Rp3,2 triliun yang didasarkan pada potensi pelayanan pertanahan. Sayangnya, ia memperkirakan target tersebut sulit tercapai karena fluktuasi dalam transaksi properti yang terjadi di dalam negeri.
Capaian tahun lalu dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan target yang lebih realistis. Meskipun ada tantangan, upaya untuk memaksimalkan pelayanan di sektor ini terus dilakukan.
Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis Layanan
Dalu Agung merinci penerimaan PNBP berdasarkan jenis layanan pertanahan yang menunjukkan nilai yang signifikan dan adanya peningkatan. Pemeliharaan data pendaftaran tanah menjadi salah satu layanan dengan penerimaan tertinggi, mencapai Rp750,15 miliar pada tahun 2025.
Layanan lainnya, seperti pendaftaran hak tanggungan, juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Penerimaan dari layanan ini mencapai Rp430,61 miliar, naik dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, perpanjangan hak guna usaha dan hak pakai juga berkontribusi dengan jumlah penerimaan yang mencolok, mengindikasikan tren positif dalam aktivitas ekonomi terkait pertanahan.
Analisis Dampak Ekonomi Terhadap PNBP Kementerian
Kondisi ekonomi yang berfluktuasi berpengaruh langsung pada penerimaan PNBP Kementerian. Dalu Agung menjelaskan bahwa penurunan transaksi properti berdampak terhadap realisasi penerimaan yang diharapkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya stabilitas ekonomi untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.
Dengan proyeksi penerimaan hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp3,13 triliun, Dalu Agung berharap kondisi ekonomi segera membaik. Upaya untuk meningkatkan transaksi properti sangat diharapkan guna mengamankan penerimaan negara yang lebih baik.
Melihat kondisi ini, pemerintah harus mencari cara untuk mendorong investasi dan transaksi dalam sektor pertanahan agar penerimaan PNBP dapat memenuhi harapan yang dicanangkan.
