PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI baru-baru ini memberikan tanggapan terkait tantangan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pemberian pinjaman untuk pemerintah daerah. Menteri Keuangan tersebut meminta SMI untuk menyalurkan pinjaman senilai Rp6 triliun untuk mendanai proyek-proyek pemerintah, mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.
Purbaya menawarkan bunga pinjaman yang sangat rendah, hanya 0,5 persen, untuk mendukung proyek-proyek daerah. Ini menjadi langkah penting dalam memperkuat dukungan keuangan bagi pemerintah daerah, yang sering kali menghadapi keterbatasan anggaran.
Direktur Utama SMI, Reynaldi Hermansjah, mengungkapkan bahwa SMI perlu menunggu aturan tambahan dari Kementerian Keuangan sebelum bisa menindaklanjuti tantangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dorongan untuk mempercepat pembiayaan, ada prosedur yang harus diikuti untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini.
Pentingnya Aturan Baru dalam Pembiayaan Proyek Daerah
Reynaldi menjelaskan bahwa selama ini SMI telah memberikan pinjaman reguler kepada pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku. Dengan adanya PP yang baru ini, perlu pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara ketentuan lama dan yang baru agar dapat memaksimalkan manfaat akan pendanaan ini.
Contoh nyata dari pinjaman yang diberikan oleh SMI termasuk pembiayaan untuk pembangunan rumah sakit, pasar, dan infrastruktur jalan. Proyek-proyek ini dipilih karena memiliki dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat setempat dan dapat mempercepat pembangunan daerah.
Dengan PP Nomor 38 Tahun 2025, pembiayaan publik diharapkan dapat bersifat lebih konsesional. Ini akan membuka peluang bagi lebih banyak proyek untuk mendapatkan dukungan finansial yang dibutuhkan untuk merealisasikan visi pembangunan daerah.
Kapasitas Fiskal sebagai Pertimbangan Utama dalam Pemberian Pinjaman
Reynaldi menegaskan bahwa dalam memberikan pinjaman, SMI selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan.
Dia juga mencatat bahwa terbatasnya dana transfer ke daerah mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mencari pinjaman. Meski demikian, SMI tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana, guna menghindari potensi risiko keuangan di masa depan.
Mereka memiliki lembaga riset, SMI Research Institute, yang melakukan uji kemampuan keuangan untuk memastikan proyek yang dibiayai benar-benar perlu dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah.
Kegiatan Capacity Building untuk Pemerintah Daerah
SMI juga berupaya untuk memberdayakan pemerintah daerah melalui program capacity building. Dengan memberikan pelatihan kepada staf pemda, mereka menjadi lebih siap dalam mengajukan pembiayaan yang berkualitas.
Pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pembuatan feasibility study hingga pengajuan proposal pinjaman. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan manajerial di level daerah.
Reynaldi menekankan bahwa dukungan keuangan hanya dapat datang setelah pemerintah daerah menunjukkan bahwa mereka memiliki rencana yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini akan memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai dapat berjalan efektif dan efisien.
Perdebatan mengenai pemberian utang kepada pemerintah daerah mencuat setelah terbitnya PP Nomor 38 Tahun 2025. Ini menjadi momen penting bagi semua pihak untuk mengkaji kembali cara kerja pembiayaan proyek-proyek daerah di seluruh Indonesia.
Purbaya menyampaikan bahwa program pinjaman ini bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan, melainkan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Dengan memberikan akses ke sumber daya yang lebih baik, diharapkan daerah-daerah akan lebih cepat berkembang.
Pemberian pinjaman Rp6 triliun ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah, dan SMI siap untuk membantu mana yang bisa dioptimalkan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan.
