Pemerintah Aceh tengah menghadapi tantangan besar pascabanjir dan longsor yang menghancurkan sejumlah wilayah. Kebutuhan anggaran pemulihan mencapai Rp153,3 triliun, yang diusulkan dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada pemerintah pusat.
Dokumen ini telah disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kini sedang menjalani proses verifikasi. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa dokumen tersebut sudah diserahkan sejak 3 Februari 2026.
Rencana pemulihan ini memuat data dan rencana rinci terkait kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Dengan kerja sama antara berbagai level pemerintahan, termasuk kementerian, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota, rencana ini dirancang untuk mengatasi situasi mendesak yang dihadapi rakyat Aceh.
Proses Penyusunan Rencana Pemulihan Pasca Bencana di Aceh
Dokumen R3P yang diajukan mencakup detail mengenai kerusakan, kerugian, dan langkah pemulihan yang diperlukan. Kewenangan dalam pemulihan dibagi menjadi beberapa kategori, mulai dari anggaran pusat hingga masyarakat dan dunia usaha.
Anggaran Rp153,3 triliun terbahagi menjadi beberapa pos penting. Di antaranya adalah anggaran pusat senilai Rp41,8 triliun, dengan alokasi dari pemerintah Aceh sebesar Rp22 triliun, dan dari kabupaten/kota mencapai Rp60,43 triliun.
Selain itu, terdapat kontribusi dari masyarakat dan sektor usaha yang memberikan dukungan sebesar Rp29 triliun. Ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi berbagai elemen dalam pemulihan bencana di Aceh.
Tahapan Verifikasi dan Koordinasi dengan Badan Pusat
Proses verifikasi oleh BNPB meliputi pemeriksaan administrasi dan faktual di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua data yang disampaikan dalam dokumen R3P adalah akurat dan representatif.
Dari sana, BNPB akan menyampaikan dokumen tersebut kepada Bappenas sebagai langkah lanjutan dalam menyusun program rehabilitasi. Koordinasi antara Pemerintah Aceh dan tim Bappenas sangat penting untuk menyelaraskan langkah-langkah pemulihan yang tepat.
Gubernur Aceh bertekad untuk melibatkan semua pihak dalam upaya ini, memberikan harapan bahwa Aceh dapat segera bangkit dari dampak bencana yang menghancurkan kehidupan masyarakat.
Komitmen Pemerintah Aceh dalam Pemulihan
Pemerintah Aceh aktif mencari cara untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Gubernur Aceh mendorong masyarakat untuk bersatu dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan ini. Kesatuan semua elemen masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat proses pemulihan.
Upaya ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur tetapi juga pada aspek kesejahteraan masyarakat. Gubernur mengajak semua hamper terlibat, dari pemerintah, bisnis, hingga masyarakat lokal untuk turut serta dalam membangun kembali Aceh.
Melalui berbagai langkah pemulihan, Pemerintah Aceh menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya memperbaiki yang hilang, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik untuk masyarakat Aceh.
