Banjir yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara pada akhir November 2025 telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama di sektor perumahan. Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah berupaya memastikan penanganan yang efektif dan tepat sasaran untuk membantu korban bencana.
Pada tanggal 3 hingga 5 Desember 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan peninjauan lapangan di lokasi-lokasi terpukul, di bawah pimpinan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Peninjauan ini melibatkan staf ahli serta petugas dari Balai Pelaksana penyediaan perumahan di wilayah tersebut.
Kunjungan ini mencakup area yang paling parah terdampak, termasuk Kota Pandan dan Sibolga, serta Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Melalui pemetaan dan pengumpulan data, tim melakukan analisis mendalam mengenai kondisi hunian dan infrastruktur yang rusak akibat banjir.
Dampak Banjir Terhadap Kondisi Perumahan dan Infrastruktur
Update data hingga 7 Desember 2025 menunjukkan angka kerusakan rumah yang cukup mencolok. Dari total, 88.656 unit rumah mengalami kerusakan ringan, 4.902 unit rusak sedang, dan 4.900 unit rusak berat. Sebanyak 711 unit rumah dilaporkan hilang atau tersapu banjir.
Data dari Kementerian PKP ini akan menjadi acuan penting dalam penyusunan rencana bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak. Setiap kategori kerusakan akan ditangani dengan skema bantuan yang sesuai untuk memastikan keefektifan proses pemulihan.
Dalam hal ini, Kementerian PKP berkomitmen untuk memberikan bantuan yang akuntabel dan tepat sasaran. Dengan berfokus pada urgensi kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat, diharapkan proses pemulihan dapat berlangsung dengan lebih cepat dan efisien.
Langkah Proaktif Pemerintah Dalam Penanganan Banjir
Kementerian PKP juga berupaya membangun koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah untuk mempercepat verifikasi dan validasi data lapangan. Penanganan difokuskan pada kawasan yang mengalami kerusakan terparah, terutama di daerah Tapanuli Tengah dan Utara yang menjadi prioritas utama.
Keamanan kawasan permukiman sangat penting untuk dijaga pascabanjir. Oleh karena itu, untuk wilayah yang tidak layak huni, pemerintah akan mempertimbangkan opsi relokasi ke lokasi yang lebih aman sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.
Pemantauan dan pendampingan terus dilakukan hingga proses pemulihan tuntas. Penyelenggaraan hunian sementara serta bantuan perbaikan rumah juga akan tersedia secara bertahap, memastikan masyarakat dapat kembali tinggal di tempat yang aman dan nyaman.
Pendidikan dan Kesadaran Publik Terhadap Bencana Alam
Selain faktor penanganan, kesadaran publik mengenai bencana alam perlu ditingkatkan. Program edukasi dan sosialisasi tentang mitigasi bencana akan sangat berguna untuk mengurangi risiko di masa depan. Melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sigap dan siaga ketika menghadapi ancaman bencana seperti banjir.
Kementerian dan lembaga terkait juga akan menggandeng komunitas lokal dalam program penyuluhan ini. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana serta mendukung usaha pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman.
Pendidikan mengenai teknik mitigasi bencana secara bertahap akan diterapkan di sekolah-sekolah. Dengan cara ini, generasi mendatang dapat memiliki pemahaman tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana sejak usia dini.
