Wali Kota Serang, Budi Rustandi, baru-baru ini mengadakan audiensi yang melibatkan berbagai pihak seperti Kapolres, Dandim, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas protes dari wali murid SDIT Al Izzah terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Audiensi ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi para wali murid dan menghindari kesalahpahaman yang bisa timbul dalam proses komunikasi.
Budi Rustandi turut menyatakan dukungannya terhadap program yang diluncurkan oleh presiden ini, yang ditujukan untuk membantu warga yang membutuhkan, meskipun dia mengerti bahwa sebagian besar wali murid di SDIT Al Izzah berasal dari latar belakang yang mampu dan sudah memiliki sistem katering mereka sendiri.
Ia menjelaskan bahwa situasi ini melahirkan keinginan dari wali murid agar anak-anak mereka tetap bisa menikmati katering yang selama ini mereka jalani, jauh sebelum adanya program MBG. Menurutnya, kehadiran program ini di tengah kondisi tersebut memang patut dipertanyakan.
Penolakan Wali Murid Terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Beberapa wali murid SDIT Al Izzah, seperti Baim Aji, menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan program MBG di lingkungan sekolah mereka. Menurutnya, kehadiran dapur dan distribusi makanan MBG di area yayasan justru menimbulkan risiko, terutama akibat kepadatan kendaraan yang keluar masuk.
Baim mengungkapkan kekhawatiran yang lebih mendalam karena mereka merasa sudah membayar biaya pendidikan yang cukup mahal. “Kami sudah membayar SPP dan biaya masuk yang sangat besar, sehingga kami tidak mengerti mengapa MBG harus ada dalam lingkungan sekolah kami,” ujarnya.
Senada dengan itu, wali murid lain, Hayati Nufus, menceritakan bahwa anaknya mempertanyakan kehadiran program ini di sekolah mereka. Menurut anaknya, seharusnya bantuan seperti MBG disalurkan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada mereka yang sudah mampu.
Pernyataan Dinas Pendidikan tentang Program MBG
Dinas Pendidikan Kota Serang memberikan penjelasan terkait distribusi program MBG yang saat ini baru menjangkau sekitar 300 sekolah dari tingkat TK, SD, hingga SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Ahmad Nuri, berharap agar orang-orang yang paling membutuhkan bantuan dialokasikan secara tepat.
Ia menambahkan bahwa banyak masukan yang diterima untuk mempercepat realisasi program di sekolah-sekolah yang selama ini belum mendapatkan akses kepada MBG. Salah satu penekanan dari pihak Dinas adalah pentingnya kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sesuai dengan standar keamanan pangan.
Ahmad Nuri juga mengingatkan bahwa SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikat halal. Meski begitu, ia mengakui bahwa masih ada tantangan dalam memastikan semua syarat tersebut terpenuhi di wilayah mereka.
Upaya Memastikan Kehigienisan Makanan MBG di Sekolah
Untuk mencegah potensi masalah kesehatan, Dinas Pendidikan mendorong agar para guru mencicipi makanan MBG sebelum disajikan kepada siswa. Tindakan ini diharapkan dapat mencegah kasus keracunan makanan yang pernah terjadi di beberapa daerah, termasuk di Kota Serang.
Pihak Dinas juga meminta pihak sekolah untuk melakukan pengecekan langsung ke SPPG guna memastikan proses memasak dan penyajian makanan yang higienis. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan siswa dan kepercayaan orang tua.
Dalam laporan yang diberikan, Nuri menegaskan bahwa guru di sekolah-sekolah juga diinstruksikan untuk memastikan bahwa makanan yang diterima adalah sesuai dengan standar kesehatan dan disampaikan tepat waktu. Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan dari wali murid terhadap program MBG.
