Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, memberikan perhatian khusus terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana perluasan perkebunan sawit di Papua. Dalam arahan yang disampaikan kepada para gubernur di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada (16/12), Prabowo menunjukkan tekadnya untuk mengembangkan produksi sawit di wilayah tersebut.
Menurut Komar, rencana ini kontras dengan pernyataan Prabowo sebelumnya yang meminta masyarakat Aceh untuk menjaga alam dan tidak sembarangan menebang pohon. Pernyataan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam sikap dan tindakan yang diambil dalam memanfaatkan sumber daya alam.
Komar menganggap bahwa instruksi Prabowo untuk menjaga alam seharusnya termasuk tidak merusak hutan demi kepentingan perkebunan kelapa sawit. Hal ini menyoroti perlunya kebijakan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
Perjuangan Lingkungan dan Kebijakan Pertanian Berkelanjutan
Kebijakan yang mendorong perluasan sawit di Papua mengundang kritik dari berbagai kalangan, termasuk beberapa lembaga lingkungan hidup. Mereka menekankan bahwa eksploitasi lahan yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki.
Anggota Komisi DPR ini menjelaskan bahwa fungsi kelapa sawit tidak dapat menggantikan keberadaan pohon-pohon lain yang lebih penting bagi ekosistem. Kerusakan hutan di Sumatra, termasuk Aceh, menjadi bukti nyata bahwa penggundulan hutan memiliki implikasi serius seperti banjir dan longsor.
Komar menegaskan, penting bagi pemerintah daerah untuk lebih waspada terkait proyek investasi yang bisa merusak alam. Dia meminta para kepala daerah dari partainya untuk berhati-hati dalam menjalankan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Dampak Investasi Terhadap Masyarakat Lokal di Papua
Pentingnya menjaga kelestarian alam menjadi semakin jelas di tengah dinamika pembangunan yang berlangsung. Komar mengingatkan bahwa masyarakat Papua, yang populasinya sudah sangat terbatas, tidak boleh menjadi korban dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.
“Jika kita merusak alam, kita juga merugikan generasi mendatang,” ujarnya. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya tanggung jawab dari setiap pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Hal tersebut juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Ketidakadilan yang diakibatkan oleh proyek-proyek yang merusak lingkungan seringkali berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat setempat. Karena itu, diskusi tentang kelapa sawit harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Keselarasan Kebijakan Pangan dan Energi Berkelanjutan
Dalam konteks kebijakan pangan, Prabowo Subianto mendorong penanaman tebu dan singkong yang berpotensi memproduksi etanol. Ia menargetkan swasembada pangan dan energi dalam lima tahun kepemimpinannya, sehingga strategi ini memiliki tujuan yang jelas dan ambisius.
Namun, persoalan muncul saat kebijakan ini harus seimbang dengan aspek lingkungan. Ketika berbicara tentang produksi energi dari kelapa sawit, harus dipastikan bahwa praktik tersebut tidak merusak ekosistem yang ada.
Prabowo menegaskan bahwa seluruh daerah, termasuk Papua, harus berperan dalam hasil produksi energi baru ini. Namun, tantangan tetap ada dalam menerapkan kebijakan yang selaras dengan kelestarian lingkungan.
