Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, baru-baru ini menyampaikan kritik keras terhadap wacana untuk mengevaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Ia berpendapat bahwa upaya untuk mengubah mekanisme pemilihan menjadi melalui DPRD dapat berpotensi mundur dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya gegabah tetapi juga bisa merugikan kemajuan demokrasi yang telah dicapai selama ini. Dilihat dari sudut pandangnya, pemilihan kepala daerah yang langsung adalah langkah penting menuju kedewasaan politik di Indonesia.
Said menegaskan bahwa perlu ada kajian mendalam mengenai rencana perubahan ini agar tidak mengorbankan substansi dari demokrasi itu sendiri. Ia khawatir jika mekanisme baru yang diusulkan hanya akan membawa kembali praktik yang kurang progresif dalam sistem politik Indonesia.
Pentingnya Pilkada Langsung dalam Demokrasi Indonesia
Menurut Said, pelaksanaan Pilkada secara langsung telah menjadi bagian integral dari proses sehingga rakyat dapat lebih berdaya dan terlibat dalam pemilihan pemimpin daerah. Ini tidak hanya memperkuat kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi cerminan kedewasaan politik masyarakat.
Lebih jauh, ia berpendapat bahwa kekhawatiran akan tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung tidak bisa dijadikan alasan utama untuk perubahan sistem pemilihan. Masyarakat perlu menyadari bahwa penghematan biaya tidak selalu menjamin kualitas pemimpin yang lebih baik.
Said juga mengingatkan bahwa kualitas pendidikan politik masyarakat jauh lebih penting dibandingkan dengan sistem pemilihan itu sendiri. Tanpa edukasi politik yang baik, masyarakat akan mudah terjebak dalam praktik politik uang yang merugikan semua pihak.
Respons Terhadap Wacana Pelaksanaan Pilkada Tak Langsung
Said Abdullah menegaskan perlunya hati-hati dalam membahas wacana perubahan ini. Ia ingin semua pihak mempertimbangkan dengan baik berbagai pro dan kontra dari sistem Pilkada yang baru diusulkan tersebut.
Ia menantang anggapan bahwa pilkada melalui DPRD merupakan pilihan yang lebih murah dan efisien. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa jadi sama besarnya dengan sistem yang ada saat ini, sehingga wacana ini perlu dibahas lebih lanjut.
Dengan nada tegas, ia mengatakan, “Kita ingin maju dalam demokrasi, bukan mundur ke belakang.” Pesan ini merupakan panggilan bagi semua unsur dalam politik untuk senantiasa berpikir kritis dan proporsional.
Pendidikan Politik Sebagai Solusi Utama
Said percaya bahwa permasalahan utama demokrasi di Indonesia tidak terletak pada jenis pilkada, melainkan pada rendahnya kesadaran politik di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk melakukan pendidikan politik yang lebih intensif dan menyeluruh.
Edukasi politik dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pemilihan yang jujur dan bebas dari intervensi yang merugikan. Masyarakat yang terdidik secara politik akan lebih menghargai proses demokrasi dan memahami risiko dari praktik politik uang.
Said menambahkan, “Kita perlu bekerja sama dalam mengedukasi pemilih agar mereka tidak terjebak dalam jebakan politik yang merugikan.” Langkah ini menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya partai politik semata.
Kesadaran Bersama untuk Memperbaiki Sistem Demokrasi
Tentunya wacana mengenai evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung juga mendapat sorotan dari pemimpin partai lainnya. Salah satunya adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada langsung tidak produktif dan perlu dievaluasi lebih lanjut.
Ia merasa bahwa evaluasi terhadap mekanisme pilkada yang telah berjalan sejak 2005 sangat penting dilakukan sebagai upaya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran kolektif di kalangan partai politik mengenai kebutuhan untuk memperbaiki proses pemilu.
Muhaimin menjelaskan bahwa pemilihan yang lebih baik harus menjadi perhatian bersama semua partai, dalam rangka mencapai tujuan yang sama yakni sistem yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
